Informasi Publik Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

  1. Informasi tentang profil Komisi Aparatur Sipil Negara
    1. Profil dan Struktur Organisasi Komisi Aparatur Sipil Negara
    2. Visi dan Misi
    3. Tugas dan Fungsi
    4. Gambaran umum satker
    5. Profil singkat pejabat struktural dan non struktural
    6. Alamat lengkap dan Kontak KASN;
    7. Laporan harta kekayaan bagi pejabat negara yang telah diperiksa, diverifikasi dan telah dikirimkan oleh KPK ke badan publik untuk diumumkan
  2. Ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan Badan Publik yang bersifat strategis yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik
    1. Nama program dan kegiatan
    2. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi
    3. Target dan/atau capaian program dan kegiatan
    4. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan
    5. Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah
    6. Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik
    7. Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat
  3. Ringkasan Informasi tentang kinerja dalam lingkup KASN, berupa uraian tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya
  4. Laporan Keuangan
    a. Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit Tahun 2021 yang terdiri atas LRA, CALK, Neraca dan Daftar Aset dan Investasi
    b. Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2022
    c. DIPA Tahun 2022
    d. Opini BPK RI atas laporan keuangan Badan Publik Tahun 2021
    e. Informasi Keuangan Lainnya yang diumumkan di tahun 2022
        – Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran KASN Tahun Anggaran 2023, 7 September 2022
        – Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran KASN Tahun Anggaran 2023, 14 Juni 2022
        – Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran KASN Tahun Anggaran 2023, 7 April 2022
  5. Ringkasan laporan akses Informasi Publik
    a. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima
    b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik
    ​c. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan Permintaan Informasi Publik yang ditolak
    d. Alasan penolakan Permintaan Informasi Publik​​​
  6. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh badan publik
    a. Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan​, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan
    b. Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan​ 
  7. Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik
    1. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik
    2. Informasi tentang tata cara pengajuan keberatan
    3. Informasi tentang proses penyelesaian sengketa Informasi Publik
  8. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran  oleh Badan Publik 
    b. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat Badan Publik 
    b. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan
  9. Informasi tentang ketenagakerjaan
Close Menu