Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah disetujui rapat paripurna DPR-RI tanggal 19 Desember 2013, dan disahkan oleh Presiden pada masa Susilo Bambang Yudhoyono 15 Januari 2014 lalu, terdapat amanat untuk membentuk sebuah lembaga baru yang akan mendapat delegasi kekuasaan Presiden dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan Manajemen ASN serta mewujudkan sistem merit, yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Dalam UU No.5/2014 tersebut menyatakan bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) merupakan lembaga non-struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan pegawai ASN (PNS, PPPK, dan anggota TNI/Polri yang ditugaskan dalam jabatan ASN) yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa.

Stop pelanggaran netralitas ASN.
ASN wajib netral.
ASN netral, birokrasi kuat dan mandiri.
Ayo, sebarkan pesan Netralitas ASN ini!

Jaga ASN Untuk ASN Yang Profesional dan Berintegritas

Webinar Netralitas ASN dengan tema "Jaga ASN untuk ASN yang Profesional dan Berintegritas”

Pernyataan dukungan Wakil Presiden RI, KH. Ma'aruf Amin terkait Gerakan Kampanye Netralitas ASN Seri IV pada tanggal 7 Oktober 2020 yang bertempat di Kantor Komisi Aparatur Sipil Negara, Jakarta.

Mari wujudkan ASN yang berintegritas, professional, dan netral dengan tidak menyalahgunakan wewenang, tidak melanggar kode etik maupun kode perilaku ASN, serta tidak berpihak pada salah satu pasangan calon kepala daerah