Kamis, 1 April 2021. KASN melalui Pokja Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar Kode Etik Kode Perilaku dan Netralitas ASN yang dipimpin oleh Asisten KASN Bidang Pengawasan Penerapan Nilai Dasar Kode Etik Kode Perilaku dan Netralitas ASN Wilayah 1, Dra. Nurhasni melakukan rapat koordinasi terkait monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut hasil pengawasan pelanggaran netralitas ASN pada pilkada serentak 2020 dalam wilayah provinsi Jawa Barat.
Dalam sambutannya, Asisten Administrasi Provinsi Jawa Barat, Dr. H. Dudi Sudrajat Abdurachim M.T menyampaikan apresiasi atas kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini juga terhadap kinerja KASN didalam pengawasan Netralitas ASN khususnya di Jawa Barat.
Kegiatan dihadiri oleh para pejabat perwakilan dari beberapa daerah seperti Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabuapten Pangandaran, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Depok dan Perwakilan Regional III BKN Bandung.

Komisioner dan pegawai di lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah menerima vaksin COVID-19 tahap pertama, Jumat (12/3/2021).

Ketua KASN, Prof. Agus Pramusinto, MDA dan Wakil Ketua KASN, Tasdik Kinanto menerima kunjungan Ketua Bawaslu RI, Abhan (29/1/21).
Pada kesempatan tersebut kedua pimpinan lembaga mendiskusikan tentang kerjasama yang telah terjalin dengan baik selama ini.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Anugerah Meritokrasi merupakan salah satu cara Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam mengawasi sistem merit demi terwujudnya ASN berkelas dunia. Acara ini berupa penyerahan Piagam Penghargaan Sistem Merit kepada instansi pemerintah.

Sejak tahun 2019 hingga akhir tahun 2020, KASN telah menilai penerapan sistem merit terhadap 184 instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Sebanyak 57 instansi tercatat mendapatkan kategori ‘Baik’ dan 24 instansi memperoleh kategori ‘Sangat Baik’.

Penilaian mempertimbangkan delapan aspek manajemen ASN, yaitu: (1) perencanaan kebutuhan; (2) pengadaan; (3) pengembangan karier; (4) promosi dan mutasi; (5) manajemen kinerja; (6) penggajian, penghargaan, dan disiplin; (7) perlindungan dan pelayanan; serta (8) sistem informasi.