PPID KASN https://ppid.kasn.go.id Halaman PPID KASN Mon, 28 Sep 2020 13:20:04 +0000 en-GB hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.9 https://ppid.kasn.go.id/wp-content/uploads/2019/07/cropped-logo_kasn_50-32x32.png PPID KASN https://ppid.kasn.go.id 32 32 Pengumuman Pegawai KASN https://ppid.kasn.go.id/pengumuman-pegawai-kasn/ https://ppid.kasn.go.id/pengumuman-pegawai-kasn/#respond Mon, 28 Sep 2020 12:21:31 +0000 https://ppid.kasn.go.id/pegawai-kasn-terapkan-work-from-home-usai-jalani-rapid-test-copy/ ]]> https://ppid.kasn.go.id/pengumuman-pegawai-kasn/feed/ 0 Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Badan Publik https://ppid.kasn.go.id/tata-cara-pengaduan-penyalahgunaan-wewenang-pejabat-badan-publik/ Mon, 31 Aug 2020 04:33:48 +0000 https://ppid.kasn.go.id/kasn-bawaslu-rilis-data-pengawasan-netralitas-asn-tahun-2019-dan-2020-copy/

Bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap pelanggaran, penyalahgunaan wewenang Pejabat di Komisi Aparatur Sipil Negara, meningkatkan peran serta masyarakat dan/atau Pegawai yang bekerja di lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara untuk mengungkapkan adanya pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang, meningkatkan sistem pengawasan internal, serta memberikan perlindungan kepada Whistleblower dalam menyampaikan laporan dugaan pelanggaran.

Komisi Aparatur Sipil Negara telah memiliki Whistleblowing System sebagai bagian dari penanganan pelaporan dugaan pelanggaran melalui Whistleblowing System yang merupakan sistem pelaporan yang menggunakan aplikasi berbasis website yang dapat dimanfaatkan oleh whistleblower untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran.

Selain itu, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, terkoordinasi dengan baik. KASN juga telah memiliki aplikasi https://lapor.kasn.go.id/  yang bertujuan agar penyelenggara memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan, dan tentu saja meningkatkan kualitas pelayanan public serta untuk menyampaikan semua aspirasi dan pengaduan masyarakat secara online.

Jika mendapati pelanggaran perundang-undangan, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dan gratifikasi yang dilakukan oleh pegawai KASN segera laporkan ke KASN melalui:

  • Email : whistle.blowing@kasn.go.id

  • Telp./Fax : 021-7972098

  • Surat ke Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Jl. Letjen M.T. Haryono No.Kav. 52-53, Jakarta Selatan

  • Atau melalui https://lapor.kasn.go.id/

KASN akan melindungi identitas Pelapor.

]]>
Pegawai KASN Terapkan Work From Home Usai Jalani Rapid Test https://ppid.kasn.go.id/pegawai-kasn-terapkan-work-from-home-usai-jalani-rapid-test/ https://ppid.kasn.go.id/pegawai-kasn-terapkan-work-from-home-usai-jalani-rapid-test/#respond Sat, 08 Aug 2020 03:04:41 +0000 https://ppid.kasn.go.id/?p=1073 Pegawai KASN menjalani Rapid Test pada 6 Agustus 2020, diketahui hasilnya bahwa terdapat 18 orang reaktif yang kemudian menjalani Uji Swab dan 3 orang dinyatakan positif terinfeksi virus Covid-19. Maka dari itu sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kantor Komisi Aparatur Sipil Negara serta untuk menjamin kesehatan para pegawai, maka Kegiatan Pelayanan dan Kegiatan Perkantoran Di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara dilaksanakan secara Work From Home (WFH) mulai tanggal 7-21 Agustus 2020. Namun KASN memastikan layanan berbasis online seperti SIJAPTI, SIPINTER dan LAPOR KASN akan tetap berjalan.

]]>
https://ppid.kasn.go.id/pegawai-kasn-terapkan-work-from-home-usai-jalani-rapid-test/feed/ 0
Penyerahan Laporan Layanan Informasi 2019 https://ppid.kasn.go.id/penyerahan-laporan-layanan-informasi-2019/ Thu, 23 Jul 2020 16:39:46 +0000 https://ppid.kasn.go.id/walikota-bima-berika-klarifikasi-ke-kasn-2-copy/ Sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan PPID KASN tahun 2019, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dra. Nurhasni, M.A, menyampaikan laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2019 kepada Ketua KASN selaku Atasan PPID Prof. Agus Pramusinto bertempat di Ruang Ketua KASN (22/07/2020)

Sebagai atasan PPID, Agus Pramusinto menyampaikan apresiasinya dan dukungannya kepada PPID dan jajaran serta mendorong agar PPID pada tahun 2020 ini menerapkan keterbukaan informasi publik “Menuju Informatif”
Selanjutnya laporan tersebut akan disampaikan kepada Komisi Informasi Pusat sebagai salah satu bagian tugas dan tanggungjawab PPID instansi pemerintah

]]>
KASN-Bawaslu Rilis Data Pengawasan Netralitas ASN Tahun 2019 dan 2020 https://ppid.kasn.go.id/kasn-bawaslu-rilis-data-pengawasan-netralitas-asn-tahun-2019-dan-2020/ Thu, 02 Jul 2020 08:09:16 +0000 https://ppid.kasn.go.id/penyerahan-laporan-layanan-informasi-2019-copy/

Jakarta – Dalam rangka mewujudkan Pilkada Serentak 2020 yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, dan berintegritas, Badan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjalin kerja sama dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Bentuk kerja sama kemitraan strategis ini dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pengawasan Netralitas ASN Pada Pemilihan Serentak 2020. Penandatanganan PKS dilakukan oleh Ketua Bawaslu dan Ketua KASN pada hari Rabu 17 Juni 2020 di Kantor Pusat Bawaslu, dengan disaksikan oleh perwakilan dari KemenPAN-RB, Kemendagri, BKN, Stranas Pemberantasan Korupsi, dan pemangku kepentingan terkait dari instansi pemerintah lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, KASN melalui Bidang NKK-Net bersama Bawaslu juga mengadakan Siaran Pers terkait Data Pengawasan Netralitas ASN Tahun 2019 dan 2020. Sejak Januari hingga Desember 2019, tercatat ada 412 pengaduan yang diterima oleh KASN dan Bawaslu, 386 diantaranya sudah masuk dan diproses menjadi rekomendasi oleh KASN dengan ASN yang melanggar sebanyak 528 orang. Sedangkan pada tahun 2020, terhitung hingga 15 Juni terdapat 351 pengaduan yang diteruskan oleh Bawaslu dan 243 diantaranya sudah diterima oleh KASN.

Pada tahun 2019 hingga 2020, jenis pelanggaran yang terjadi masih didominasi oleh kampanye/sosialisasi melalui media sosial (posting/komen/share/like), selain itu jumlah ASN yang melanggar juga diprediksikan akan meningkat pada tahun 2020, terhitung hingga medio Juni jumlah pegawai ASN yang melakukan pelanggaran netralitas telah mencapai 369 orang atau sudah melebihi setengah dari jumlah total pelanggar tahun 2019, dengan pelanggaran terbanyak sebesar 33 persen dilakukan oleh Jabatan Pimpinan Tinggi di daerah.

Sedangkan 10 instansi daerah yang terbanyak melakukan pelanggaran adalah di Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi NTB, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bulukamba, Kabupaten Banggai, Kemendikbud, Kota Makassar, Kabupaten Supiori, dan Kabupaten Muna. (NKK-Net)

]]>
Keterbukaan Informasi KASN https://ppid.kasn.go.id/walikota-bima-berika-klarifikasi-ke-kasn-2/ Thu, 21 Nov 2019 01:09:24 +0000 https://ppid.kasn.go.id/walikota-bima-berika-klarifikasi-ke-kasn-copy/ Jakarta- Komisi Aparatur Sipil Negara menerima Penganugerahan Keterbukaan Informasi Kategori Badan Publik Lembaga Non Struktural  dengan Kualifikasi Cukup Informatif. Penganugerahan ini dilaksanakan di Ruang Anantakupa Lantai 8 Gedung Kementerian komunikasi dan Informatika RI Jl. Merdeka Barat, pada hari Rabu (20/10).

Penganugerahan Keterbukaan Informasi Kategori Badan Publik Tahun 2019 merupakan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik oleh Komisi Informasi Pusat (KIP). Hadir mewakili KASN dalam menerima penghargaan ini, Kepala Sekretariat KASN Abdul Hakim. Beliau menyatakan bahwa pencapaian anugerah ini sebagai wujud upaya KASN untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola dan keterbukaan terhadap informasi yang layak diketahui publik. KASN akan terus gencar mempublikasikan dan berbagi informasi yang bersifat konstruktif untuk mendorong percepatan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN pada seluruh instansi pemerintah.

“Tentunya kami sangat bersyukur, bahwa upaya untuk meningkatkan keterbukaan informasi dan transparansi ini diapresiasi oleh Komisi Informasi Publik. Sebagai lembaga baru, KASN akan terus memperbaiki sistem pengelolaan informasi yang diharapkan bermanfaat bagi publik,” ujar Abdul Hakim. Ditambahkan lebih lanjut, ke depan KASN juga akan meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada publik, seperti pelayanan dalam penerbitan rekomendasi pengisian jabatan pimpinan tinggi; pendampingan dan pembinaan penerapan sistem merit; penanganan pengaduan atas dugaan pelangggaran netralitas, kode etik, kode perilaku ASN. 

Selain KASN, ada beberapa Badan Publik lain yang mendapatkan kualifikasi cukup informatif seperti Badan Kepegawaian Negara, Dewan Perwakilan Rakyat RI, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Dewan Ketahanan Nasional, Kementerian Agama, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, serta beberapa badan publik lainnya.

Pelaksanaan pemberian anugerah diselengarakan setelah Seminar Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik dengan tema “Keterbukaan Informasi di Era 4.0.”. Hadir sebagai pembicara M Farhan Anggota Komisi I DPR-RI dan Budiman Sudjatmiko selaku Ketua Umum Inovator 4.0, (Humas KASN)

]]>